Proyeksi Penduduk 2015-2045: Hasil SUPAS 2015

Ketersediaan data kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan di masa mendatang sangat penting. Untuk mewujudkan data kependudukan tersebut, dibutuhkan proyeksi penduduk pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, BPS perlu melakukan penghitungan proyeksipenduduk. SUPAS 2015 menghasil parameter demografi yang menggambarkankondisi kelahiran, kematian dan migrasi yang terbaru. Penghitungan akan dilakukan dengan menggunakan berbagai asumsi di bidang kelahiran, kematian dan migrasi, serta dengan menentukan target pemerintah di masa mendatang.

Dari proyeksi penduduk tersebut bisa didapatkan berbagai data kependudukan, termasuk proyeksi kelahiran, kematian dan migrasi. Selain itu, hasil sampingan yang diperoleh antara lain angka harapan hidup, rasio ketergantungan dan lansia. Untuk mendapatkan data proyeksi yang tepat maka diperlukan penentuan berbagai asumsi dan software yang akan digunakan dalam penghitungannya.Technical notes ini dibuat untuk melengkapi buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas2015. Berbagai penjelasan teknis terkait penyusunan buku tersebut diuraikan secara gamblang dan detil agar para penggunanya dapat memahami alur dan struktur bagaimana proyeksi tersebut dihasilkan.

Terdapat banyak teknik yang bisa digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk, tetapi BPS menggunakan metode kohor komponen (cohort component method) yang dimulai dengan penyiapan penduduk dasar menurut jenis kelamin dan umur tunggal yang kemudian diperkirakan untuk tahun-tahun berikutnya dengan menerapkan asumsi-asumsi terkait dengan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi di masa depan. Langkah ini terus diulang pada masing-masing tahun dalam periode proyeksi yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2045. Langkah- langkah ini juga berlaku pada proyeksi di level provinsi. Model proyeksi yang diterapkan adalah model top-down, dalam artian proyeksi penduduk nasional dihitung terlebih dahulu, kemudian hasil nasional akan menjadi kontrol proyeksi penduduk provinsi.

Baca dan Unduh Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 di e-Library Promkes.net

Panduan Kampung KB Percontohan

Kampung KB Percontohan dirasakan perlu dibentuk sebagai model Kampung KB di setiap Provinsi, sebagai rujukan bagi Kampung KB yang lain dalam menjalankan program dan kegiatan di Kampung KB-nya. Oleh karena itu kami berharap melalui Buku Panduan Kampung KB Percontohan ini dapat membantu terhadap upaya pengembangan Kampung KB secara keseluruhan. Adapun sasaran pengguna Panduan Kampung KB Percontohan antara lain: Perwakilan BKKBN Provinsi/Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, organisasi perangkat daerah bidang KB di tingkat kabupaten/kota dan Pokja Kampung KB di tingkat kabupaten/kota, Pengelola Kampung KB, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Kampung KB. 

Baca dan Unduh Panduan Kampung KB Percontohan di e-Library Promkes.net

Leaflet Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017

Ringkasan Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 dalam bentuk leaflet

Baca dan Unduh Leaflet Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 di e-Library Promkes.net

Survei Indikator Kerja Program KKBPK – BKKBN RPJMN 2017: Remaja

Sejak tahun 2016, pengumpulan data pada Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN menggunakan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, pengumpulan data bisa dilakukan lebih cepat karena proses entri data yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama bisa dipangkas sehingga pelaksanaannya lebih efisien. Disamping itu, penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan lebih mudah untuk dikontrol. Hal ini karena tim manajemen data bisa memantau pelaksanaan pengumpulan data secara real time, sehingga jika terjadi suatu permasalahan di lapangan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi juga terekam dalam GPS, dengan demikian penyimpangan dalam pengumpulan data bisa diminimalisasi. 

Hasil survei ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan, para perencana dan pengelola program dalam perencanaan dan pelaksanaan Program KB Nasional di waktu yang akan datang. Selain itu, data dan informasi yang dikumpulkan merupakan bahan penilaian atas keberhasilan yang dilakukan BKKBN dan unit-unit pengelola program KB serta sebagai masukan untuk menyusun intervensi yang tepat demi keberhasilan Program KKBPK.

Policy Brief: Family Planning High Impact Practices Can Improve Outcomes For Population, Health, and Environment Programs

Experts in the family planning sector have developed a set of evidence-based practices—known as Family Planning High Impact Practices (HIPs)—that improve family planning and reproductive health program outcomes (see Box 1). HIPs can also be applied in development programs that integrate multiple sectors at the community level, including family planning. A promising opportunity exists to expand the use of HIPs within population, health, and environment (PHE) projects.

PHE projects are integrated community-based projects that reach populations in ecologically rich areas with activities that improve reproductive and other health services and support the sustainable use of natural resources. They are typically located in remote communities where unmet need for family planning is often high.

When PHE projects use HIPs in their work, they can direct their family planning resources more effectively to achieve greater impact. Strengthening the awareness of and knowledge base between HIPs and PHE projects allows for the sharing of family planning best practices. Using HIPs in remote areas also feeds information back to the HIPs evidence base to show how PHE projects help serve the family planning needs of rural communities.

This brief illustrates how more robust and purposeful use of HIPs can lead to better family planning outcomes for PHE projects, and how PHE projects’ use of specific HIPs provides a valuable opportunity to enhance the HIP knowledge base.

Read and Download Policy Brief: Family Planning High Impact Practices Can Improve Outcomes For Population, Health, and Environment Programs at e-Library Promkes.net

Rencana Biaya Pelaksanaan Tahun 2017-2019 (Costed Implementation Plan) Indonesia

Strategi Nasional Keluarga Berencana berbasis Hak (2017-2019) dikembangkan dengan mengintegrasikan rencana-rencana pemerintah yang sudah ada, dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk target FP2020 di Indonesia. Untuk menerapkan strategi ini, sebuah road map (peta jalan) dikembangkan dengan menguraikan kegiatan-kegiatan/intervensi yang efektif, efisien dan dapat ditindaklanjuti selama tiga tahun ke depan (2017-2019). Laporan ini menyajikan hasil perhitungan biaya yang dilakukan pada awal tahun 2017 yang bertujuan untuk memperikirakan kebutuhan sumber daya untuk peta jalan tersebut.

Sumber daya yang termasuk dalam kajian ini terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu 1).komoditas dan persediaan kontrasepsi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat prevalensi kontrasepsi sebesar 66% pada tahun 2019, 2). biaya pelayanan, dan 3). sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan intervensi dan kegiatan yang dijabarkan pada peta jalan (pertemuan, lokakarya pelatihan, KIE/KPP, dan kegiatan pemantauan dan pengawasan). Data biaya ini dikumpulkan selama tahun 2016 melalui wawancara dan diskusi dengan dengan FP2020 Indonesia Country Committee, Tim Kordinasi Nasional RFP, serta para ahli terkait dari Bappenas, BKKBN dan Kementrian Kesehatan, UNFPA dan USAID di Jakarta.

Kebutuhan komoditas kontrasepsi diproyeksikan mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan menggunakan model proyeksi FP2020, yang dimodifikasi untuk mencerminkan keadaan yang spesifik bagi Indonesia. Intervensi dan kegiatan spesisfik yang terdapat di road map dihitung dengan menggunakan metodoloogi penetapan biaya berbasis aktivitas. Total biaya untuk rencana selama 3 tahun diperkirakan sebesar 12,3 Trilliun Rupiah atau 910 juta US Dollar dengan nilai tukar 13.500 Rupiah/ US Dollar. Dua pertiga dari biaya tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan pelayanan, sekitar 13% untuk menciptakan permintaan, 10% untuk tata kelola yang lebih baik dan sekitar 1% untuk berbagi pengetahuan.

Baca dan Unduh Rencana Biaya Pelaksanaan Tahun 2017-2019 (Costed Implementation Plan) Indonesia di e-library Promkes.net

Laporan Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) Tahun 2018 : Remaja

Laporan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) 2018. SKAP 2018 telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya. SKAP 2018 merupakan survei tahunan yang berskala nasional dirancang representatif provinsi yang dapat memberikan gambaran estimasi parameter provinsi dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018.

Sejak tahun 2016, digunakan sebagai media pengumpulan data survei ini. Dengan teknologi smartphone, pelaksanaan survei dapat dilakukan lebih cepat, efektif dan efisien. Penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan mudah dikontrol oleh tim manajemen data secara real time sehingga jika terdapat permasalahan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi akan terekam dalam Global Positioning System (GPS). Dengan demikian, penyimpangan dalam pengumpulan data dapat diminimalisir.

Baca dan Unduh Laporan Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) 2018 di e-library Promkes.net