Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia

Penggunaan tembakau adalah penyebab global yang utama dari kematian yang dapat dicegah. Dunia OrganisasiKesehatanWHOmenghubungkanhampirjutakematianpertahundisebabkantembakau.Angkaini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari juta kematian di tahun Global Youth Tobacco Survey, . Merokok merupakan bentuk utama penggunaan tembakau. Secara global, terjadi peningkatan konsumsi rokok terutama di negara berkembang. Diperkirakan saat ini jumlah perokok di seluruh dunia mencapai , milyar orangTobaccoControlSupportCentre,.

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, yaitu pada urutan ketiga setelah ChinadanIndiasehatnegeriku.kemkes.go.id.Konsumsi tembakaudiIndonesiameningkatsecarabermakna, karena faktor-faktor meningkatnya pendapatan rumah tangga, pertumbuhan penduduk, rendahnya harga rokok dan mekanisasi industri kretek Tobacco Control Support Centre, . Berdasarkan data dari Tobacco Atlastahun , jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia cenderung meningkat dari milyar batang pada tahun menjadi, milyar batang pada tahun Tobacco Control Support Centre,.Meskipun bahaya rokok sudah banyak diinformasikan namun jumlah perokok di Indonesia tidak menurun, bahkan ada kecenderunganmeningkatsetiaptahun.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati dis eluruh dunia setiap tahun pada tanggal Mei,takt erkecuali di Indonesia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dapat menjadi momentum untuk mengingatkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat tentang bahaya merokok serta dampaknya bagi kesehatan.

Baca dan Unduh Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia – e-Library Promkes.net

Kampung KB: Upaya Nyata Membangun Bangsa

Kampung KB merupakan kegiatan strategis yang perlu dilakukan mengingat program tersebut merupakan salah satu program prioritas pembangunan (nawacita) pemerintah periode 2015-2019 pada agenda prioritas nomor tiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan nawacita nomor lima yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”. 

Melalui Kampung KB diharapkan komitmen para pemangku kepentingan, terutama untuk keterpaduan program semakin meningkat sehingga program pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Yayasan Cipta dalam melaksanakan advokasi penguatan program KKBPK, termasuk dalam pelaksanaan program Kampung KB.

Baca dan Unduh Buku Kampung KB: Upaya Nyata Membangun Bangsa di e-Library Promkes.net

Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia menyajikan informasi mengenai prevalensi perkawinan usia anak dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 – 2012 dan Sensus Penduduk (SP) 2010. 

Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara United Nations Children’s Fund (UNICEF) dengan BPS. Data yang disajikan adalah perkawinan usia anak dan keterkaitannya denga naspek pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, juga memberikan daftar daerah di Indonesia yang dapat menjadi prioritas dalam melakukan intervensi untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia. Pembahasan di dalam laporan ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif. 

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat untuk menangani masalah perkawinan usia anak dan penetapan program yang efektif. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif untuk konsistensi data. 

Baca dan Unduh Laporan Kajian Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia di e-Library Promkes.net

Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017

Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

Baca dan Unduh Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017 (APJII) di e-Library Promkes.net

Bagaimana sebenarnya Potret & Perilaku Millennial Indonesia saat ini?

Millennial menentukan wajah Indonesia ke depan. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ada 63 juta millennial,  atau penduduk usia 20 – 35 tahun. Mereka ada di usia produktif. Besarnya jumlah penduduk millennial saat ini dapat menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia, terutama bagi target Indonesia menembus status negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 dan memberikan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Kuncinya adalah memahami perilaku millennial dan mendorong mereka agar menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia. 

Bagaimana sebenarnya potret & perilaku Millennial Indonesia saat ini? 

Baca dan Unduh Indonesia Millenial Report 2019 dari IDN Times di e-Library Promkes.net

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Baca dan Unduh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005 2025 di e-Library Promkes.net

Expanding Markets While Improving Health In Indonesia: Private Health Sector Market in the JKN Era

Indonesia’s private health sector has seen robust growth over the last decade, in alignment with the overall Indonesian economy. Indonesia’s economy hasperformed well and is expected to continue to grow at around 5 percent per year to 2020 (International Monetary Bank, 2017). Industries, including healthcare, have benefited from robust domestic demand. As the middle class has grown, demand for health services has also increased. With a growing and young population, social investments to generate a productive workforce can have multiplicative effects on economic growth.

Indonesia’s national health insurance scheme, JKN, supports the government’scommitment to ensuring a healthy population. Law 24 of 2011 established the national health insurance agency (BPJS-K), and JKN, rolled out in January 2014, covered approximately 75 percent of the population by April 2018. With the goal of covering 95 percent of the population by January 2019, JKN is rapidly increasing access to and demand for health services, especially for the poor and the near-poor (defined as the bottom 40 percent of the population by income).

The Government of Indonesia embarked on a comprehensive assessment ofJKN’s impact to assess the scheme’s achievements and areas that needstrengthening. Coordinated by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) with support from the U.S. Agency for International Development (USAID)-funded Health Policy Plus project (HP+), this study assessed the scheme through four key perspectives: payer, patient, provider, and private sector. It aimed to understand thescheme’s value for money given other demands on government spending. The evidence generated should inform policymakers to refine, put in place, or remove policies so that the scheme can achieve universal coverage by 2019 while ensuring the scheme’s sustainabilityand improved access to healthcare for the population, especially the bottom 40 percent.

Responding to the growing healthcare needs of the population will require strong partnership between the government and the private health sector. BPJS- K has contracted with private hospitals and clinics since scheme initiation, and as of September 2017, 1,335 private hospitals (approximately 78 percent of private hospitals registered with the Ministry of Health) (Ministry of Health Database, N.D.) were offering health services through the scheme, making up 60 percent of all contracted hospitals (Idris, 2017). The Indonesian health system relies on private manufacturers and importers for essential drugs and medical devices. The significant increase in the population with ability to pay through a national health insurance scheme is a business opportunity. Prior to JKN, civil servants and formal sector employees had government-run insurance schemes that provided them access to health services through a limited set of private providers. JKN brought the poor and near-poor into the market, providing them with a benefit package equal to those previously only offered to the formal sector. The Government of Indonesia has invested heavily in JKN to improve health outcomes and provide financial protection for its citizens. Furthermore, it hoped the scheme would motivate health sector growth with additional employment opportunities and lead to a healthier workforce and a more productive economy. Various policies have been put in place to incentivize the private health sector market.

This report assesses whether the Government’s intentions are being fulfilled through its current policies. Are the health facility gaps being filled through the private sector, and is the presence of a large single-payer program crowding private investment? Has the monopsonistic nature of BPJS-K and the concentration of purchasing power negatively affected the health sector? To assess the impact of JKN on the private sector, HP+/TNP2K posed the following three key research questions:

  •   What has been the impact of JKN on providers?
  •   Are the reimbursement processes (rates, performance adjustments, mechanism)attractive and fair for providers?
  •   Has the total market for healthcare in Indonesia increased choice and competition due to JKN?

This report focuses primarily on how the total market for healthcare has shifted due to JKN. To answer the first two research questions, HP+/TNP2K conducted a private hospital survey. The survey captured changes in services from 2013 (pre-JKN initiation) to 2016 (post-JKN initiation), such as patient volume, services offered, and human resources. Furthermore, it illuminated the private hospital sector’s perspectives on how thereimbursement rates are influencing services provision. These insights are primarily captured in the Private Hospital Survey Report. Looking beyond the healthcare providers, the third research question focuses on how the total market has changed due to JKN, and whether that has increased choice and competition and has motivated improvement in healthcare quality, patient experience, and cost containment.

This study focused on the healthcare providers, pharmaceutical manufacturers, and medical device manufacturers. Understanding that the private health sector market is composed of a variety of players beyond these three, such as diagnostic service providers, importers and distributors, and medical training institutions, this assessment took a deeper look into subsectors that JKN directly impacts (i.e., directly paid by BPJS-K) and have direct impact on the financial sustainability of JKN (i.e., major cost drivers). Accordingly, private hospitals, pharmaceutical manufacturers, and medical devices manufacturers were the primary focus of this analysis, with supplemental insights into private health insurance.

The following chapters are organized by these three major private health subsectors. Each chapter starts with a rationale for the subsector’s analysis focus and summarizes the subsector and government or JKN regulations and systems that have an effect on the subsector players. We then analyze whether the incentives placed by JKN and its policies are appropriately directing the private markets toward the intended effects. We conclude each chapter with a set of policy recommendations that can further incentivizeprivate sector investments into health to achieve JKN’s policy objective of improved access tohigh-quality healthcare, especially for the poor and near-poor. The conclusion summarizes the trends seen across the private health sector as a whole, incorporating learning fromSouth Korea and Canada’s single-payer programs to draw out insights that could informimprovements to Indonesia’s system, and recommends policy changes that could ensure a robust private health sector remains to partner with the Government of Indonesia to grow and expand access to care.

Read and Download: Expanding Markets While Improving Health In Indonesia: Private Health Sector Market in the JKN Era at e-Library Promkes.net

Rights-Based Family Planning Strategy – Indonesia

The Family Planning program in Indonesia has been promoted as a success story. Prior to the introduction of the family planning programme in the 1970s, the total fertility rate (TFR) was 5.6. Over the subsequent period, the adoption of family planning services and changes in people’s perceptions regarding the ideal number of children and ideal age for marriage caused a dramatic decline in fertility levels. During this period, the contraceptive prevalence increased to 61.9 percent. However, progress has stalled over the last two decades.

The London Summit on Family Planning was held in 2012 to revitalize family planning commitments by countries to addressing unmet need for contraception. As a follow up of FP2020 Summit and its commitment, an FP2020 Country Committee was established in Indonesia. The Committee is co-chaired by BKKBN, UNFPA and formerly USAID, which has been more recently replaced by Canada. A working group on Rights-Based Family Planning Strategy and a working group on Rights and Empowerment were established to develop the rights based family planning strategy.

The strategy provides a rights based programming framework and an operational Pembangunan Nasional Jangka Menengah/RPJMN). It should serve as an operational guide for all stakeholders in Indonesia for implementation of the family planning programme.

The effort to develop the strategy was led by the National Planning Agency, involving the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) and Ministry of Health, as well as various other related institutions.

The family planning programme efforts under the RPJMN are linked to government strategic directions, in which the Ministry of Health and BKKBN are the two main lead institutions. These efforts are based on the following principles: access to quality services, equity in access that ensures the needs of vulnerable population are met, transparency and accountability, and gender and cultural sensitivity.

This strategy document aims to comprehensively address the various facets and determinants of the family planning programme, and provides details of the priorities and steps involved for timely and effective implementation of the programme to achieve its goals.

The document outlines four strategic areas of focus: sustaining equitable and high-quality family planning service delivery in public and private sectors; increasing demand for modern methods of contraception; enhancing stewardship at all levels and strengthened enabling environment for effective, equitable and sustainable family planning programming, and supporting innovations and operations research for improving efficiency and effectiveness of programmes through South-South Cooperation. The rights-based approach used in this strategy means that the strategic steps described in the document aim to ensure that human rights principles are met; thus providing the necessary access to family planning and reproductive health services and information for a healthy and safe reproductive life.

Read and Download Rights-Based Family Planning Indonesia at e-library Promkes.net

Laporan SDKI Tahun 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja

Laporan memuat temuan utama Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 khusus Remaja. SDKI adalah bagian dari program internasional Demographic and Health Survey (DHS), yang dirancang untuk mengumpulkan data fertilitas, keluarga berencana, dan kesehatan ibu dan anak.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dilaksanakan bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan.

Pembiayaan survei ini disediakan oleh Pemerintah Indonesia. ICF International menyediakan bantuan teknis melalui proyek MEASURE DHS, sebuah program yang didanai oleh U.S. Agency for International Development (USAID).

Baca dan Unduh Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 khusus Remaja di e-Library Promkes.net