Riset: iklan rokok kepung sepertiga sekolah di Surabaya, kenapa Risma tidak melarangnya?

Hampir sepertiga sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Surabaya dikepung oleh ratusan iklan rokok luar ruang. Tanpa peraturan larangan iklan rokok di tepi jalan-jalan utama dan dekat sekolah, wajah Kota Pahlawan akan terus disesaki oleh promosi produk yang merusak kesehatan penduduk tersebut.

Riset terbaru kami membuktikan bahwa mudah sekali melihat dan menemukan iklan rokok di luar ruang di sekitar lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, di Kota Surabaya. Hampir 30% dari 1199 sekolah negeri dan swasta di kota ini masing-masing terpapar setidaknya oleh satu iklan rokok di lingkungannya. Sekitar 300 meter dari sekolah atau 10 menit dari sekolah, mudah ditemukan papan reklame rokok. Dua pertiga universitas juga “diserbu” oleh iklan tembakau di ruang terbuka. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya lebih maju langkahnya dalam melindungi warganya dari paparan iklan tembakau, terutama anak-anak di sekolah, yang mungkin memandang rokok sebagai produk normal seperti teh kemasan. Padahal, jelas bahwa rokok adalah produk tidak normal dan berbahaya baik secara kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi keluarga. Iklan rokok adalah cara industri tembakau untuk “menormalisasi” perilaku merokok dan menggaet perokok baru.

Walau Kota Surabaya mempunyai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 2008 dan diperbarui tahun ini, regulasi ini tidak melarang iklan rokok di luar ruangan. Melihat kepungan iklan rokok di kawasan sekolah tersebut, maka potensi adanya peningkatan perokok pemula perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Perusahaan rokok bebas beriklan

Indonesia adalah salah satu kontributor utama jumlah perokok di dunia dengan lebih dari 60 juta perokok pada 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi merokok di kalangan remaja (10-18 tahun) meningkat sebesar 1,9% (7,2% menjadi 9,1% selama 2013-2018). 

Salah satu pemicunya adalah promosi yang agresif melalui iklan di luar ruang. Studi kami menjelaskan posisi geografis dan jarak pandang iklan rokok luar ruang di sekitar sekolah dan universitas di Kota Surabaya. Kami memakai analisis geospasial dengan radius 100 dan 300 meter dan hotspot analysis (daerah yang memiliki kepadatan iklan lebih tinggi).

Data lokasi iklan rokok ukuran besar dan sedang dikumpulkan pada Oktober-November 2018 dengan mensurvei 250 ruas jalan yang boleh dipasangi reklame seperti ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota No. 70 Tahun 2010. Data geocode kami ambil dengan menggunakan aplikasi mobilephone dan dibantu dengan ArcMap 10.6. 

Kami menemukan 307 iklan rokok di jalur-jalur tersebut yang meliputi billboard (63%), banner (31%), dan videoboard (7%). Sebagian besar iklan (89%) dimiliki oleh tiga perusahaan terbesar: PT. Djarum (38%) dan PT. Gudang Garam (24%) dan PT HM Sampoerna (Phillip Morris) (27%). Sisanya, 11 persen, milik PT. Bentoel International, PT. Wismilak, PT. Kayadibya Mahardika (Apache), PT Kolang Citra Abadi (Moden), dan PT. Nojorono Tobacco (Minak Djinggo/Class Mild).

Iklan tersebut dipasang di seluruh kota dengan beberapa terkonsentrasi secara strategis di bagian pusat kota (Surabaya tengah). Kami bandingankan data lokasi iklan itu dengan data lokasi sekolah dan universitas negeri dan swasta di kota ini.

Dari data ini tampak ada potensi paparan iklan rokok pada ratusan ribu anak-anak usia sekolah (ada sekitar 470 ribu siswa berusia 5-19 tahun di Kota Surabaya). Dalam hal intensitas iklan, ada 239 iklan rokok (78% dari total) berada dalam jarak 300 meter dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki 10 menit dari sekolah. Iklan mereka paling banyak ditemui di lingkungan sekitar sekolah swasta dan sekolah dasar dan sekolah menengah. Dua pertiga universitas berada di dalam hotspot iklan rokok. 

Tingginya visibilitas iklan rokok luar ruang di sekitar fasilitas pendidikan terjadi karena di kota ini tak ada larangan promosi rokok di ruang terbuka. Banyak dari promosi tersebut adalah papan iklan dan papan video besar, yang pesannya lebih mudah diingat orang muda.

Dari data tersebut tampak bahwa tiga perusahaan tembakau terbesar (Djarum, Gudang Garam, dan Sampoerna) memasarkan rokok secara agresif dan menarik, terutama kepada kaum muda. Semua ini mendorong citra merek yang ada dalam materi iklan dan meningkatkan potensi penggunaan tembakau di kalangan muda. 

Hasil riset ini juga menunjukkan titik pusat (hotspot) iklan yang signifikan, terutama di daerah tengah kota yang terlihat lebih padat penduduknya dan lebih miskin. Ini dapat berkontribusi pada meningkatnya penggunaan tembakau di antara populasi yang lebih miskin, khususnya kaum muda.

Lemahnya pengendalian tembakau

Pemerintah Indonesia begitu lemah mengendalikan tembakau, termasuk tidak ada larangan iklan rokok di luar ruang secara nasional. Padahal, banyak negara telah memberlakukan larangan nasional terhadap iklan tembakau luar ruang termasuk Amerika Serikat (sejak 1998), Inggris (sejak 2003), dan Sri Lanka (sejak 2006).

Di tingkat daerah, beberapa kabupaten telah melarang iklan rokok di luar ruang tapi masih menemui kendala implementasi. Contohnya, Kabupaten Banyuwangi memberlakukan larangan iklan rokok di jalan utama dan arena olahraga pada 2016, tapi survei menemukan sekitar 1.300 iklan rokok setahun kemudian. 

Riset kami bertujuan untuk memberikan bukti tentang visibilitas iklan rokok luar ruangan di sekitar fasilitas pendidikan di Kota Surabaya yang tidak memiliki peraturan larangan. 

Hasil riset ini mendukung peran penting regulasi yang melarang iklan rokok luar ruang dalam mengurangi paparan pemasaran rokok, khususnya bagi kaum muda. Bukti ini seharusnya dapat mengingatkan pemerintah untuk melarang iklan tembakau luar ruangan. 

Idealnya iklan rokok di luar ruang dilarang total untuk menghentikan tren peningkatan prevalensi merokok di kalangan kaum muda. 

Belajar dari daerah lain

Saat ini, hanya sekitar 3% kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki beberapa peraturan untuk melarang iklan tembakau luar ruangan. Upaya terpadu harus dilakukan untuk meluaskan pelarangan iklan rokok di ruang terbuka ke 97% kabupaten lainnya.

Rujukan paling memadai larangan iklan rokok di ruang publik adalah DKI Jakarta (sejak 2015), Kota Bogor (sejak 2015) dan Kulonprogo (sejak 2014). Pengalaman daerah tanpa iklan di Indonesia tersebut dapat dijadikan acuan berbagai kota lainnya, bahwa iklan rokok bukan satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Roda pemerintahan daerah yang melarang iklan rokok di luar ruang itu tetap berjalan normal. Ruang iklan yang dulu dibeli oleh perusahaan rokok kini tergantikan oleh produk lain non-tembakau seperti telekomunikasi, aplikasi transportasi, perbankan, dan produk lainnya.

Dengan temuan riset ini, kami sangat berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera melarang total iklan rokok luar ruang untuk melindungi anak-anak dari paparan promosi rokok di Kota Pahlawan.

Penulis:

  • Ilham A. Ridlo (Universitas Airlangga)
  • Dian Kusuma (Imperial College London)
  • Hario Megatsari (Universitas Airlangga)

Sumber: The Conversation

Lowongan Kerja Kesmas: Innovation Coordinator – Save The Children Indonesia

Save the Children in Indonesia is changing for the better. We’ve begun to build a national organization that aims to be a strong, local, and self-sustaining voice for children in Indonesia. To this end, SC Indonesia has been designated as a “Prospect Member”. As ‘Prospect Member’ Indonesia has been identified as part of the next way of new member development, which focuses on strengthening and localizing our voice for children in strategic middle income countries. Indonesia has been authorized by member ballot to start fundraising locally as a first step towards building a financially sustainable local organization. Future work will also involve developing a strong local governance structure and building key partnerships with local government, the private sector, local civil society among others. Success of the pilot phase will set the Indonesia on a pathway to full membership. We are currently seeking to fill the following position:

INNOVATION COORDINATOR

One (1) Position based in Sumba, NTT

ROLE PURPOSE:

Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save the Children Indonesia) is changing for the better.  We’ve begun to build a national organization that aims to be a strong, local, and self-sustaining voice for children in Indonesia.  To this end, SC Indonesia has been designated as a “Prospect Member”.  As ‘Prospect Member’ Indonesia has been identified as part of the next way of new member development, which focusses on strengthening and localizing our voice for children in strategic middle income countries. Indonesia has been authorised by member ballot to start fundraising locally as a first step towards building a financially sustainable local organization. Future work will also involve developing a strong local governance structure and building key partnerships with local government, the private sector, local civil society among others. Success of the pilot phase will set the Indonesia on a pathway to full membership.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik is implementing a comprehensive education program in Sumba, NTT Province over the next several years. The post holder has overall responsibility for performing the implementation innovation project activity and research operation management within Sporsorship program in Sumba.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE :

Skills and Knowledge:

The Research Coordinator will possess the following qualifications and experience:

  • An advanced degree (Master preferred) in education, public health, social sciences or relevant development-oriented subjects;
  • Practical experience in conducting both qualitative and quantitative research for development programs,  preferably within Indonesia;
  • Knowledge of the Indonesian education and health system, including recent reforms;
  • Solid experience in research protocol and familiarity in public health programmatic intervention especially in school health program, malaria prevention, 
  • Solid experiece in information technology
  • Excellent written and verbal communication, liaison and interpersonal skills;
  • Excellent written (technical as well) and verbal communication skills in English and Bahasa Indonesia is desirable;
  • A high level of integrity, initiative, adaptability, and ability to perform in a high-pressure environment; and
  • Good sense of prioritisation.
  • Ability to work independently without considerable day-to-day support.

Behavioral Competencies:

  • Good team facilitator and member.
  • Willingness to travel at times in difficult conditions.
  • A commitment to high quality of work and efficiency.
  • Low resistance to change.
  • Concern for detail.

To apply for this position, please click and go to our career site on : CLICK HERE

Closing date for application is up to August 7, 2019

(Only short-listed candidates will be notified)

 Please visit our site for more detail: HERE

Lowongan Kerja Kesmas: Project Officer Nutrition and Health – Save The Children

Save the Children in Indonesia is changing for the better. We’ve begun to build a national organization that aims to be a strong, local, and self-sustaining voice for children in Indonesia. To this end, SC Indonesia has been designated as a “Prospect Member”. As ‘Prospect Member’ Indonesia has been identified as part of the next way of new member development, which focuses on strengthening and localizing our voice for children in strategic middle income countries. Indonesia has been authorized by member ballot to start fundraising locally as a first step towards building a financially sustainable local organization. Future work will also involve developing a strong local governance structure and building key partnerships with local government, the private sector, local civil society among others. Success of the pilot phase will set the Indonesia on a pathway to full membership. We are currently seeking to fill the following position:

PROJECT OFFICER NUTRITION AND HEALTH – NORTH DONGGALA

Two (2) Position based in North Donggala, Central Sulawesi.

ROLE PURPOSE: 

The Project officer will be responsible for coordination and timely implementation of YSTC nutrition activities in an assigned geographical area under their designated Field Office. This will include providing supportive supervision, monitoring and capacity building to Puskesmas staff and community workers, as required. Project Officers will also be response to manage programme data for their sites. 

The Project Officer will be key in building network and communication with local Governments, Puskesmas and stakeholders for effective project activities.

QUALIFICATIONS  

Required

    Bachelors University Degree or equivalent in a relevant field preferable nutritionist, nurse, midwife, or public health
    At least 2 years’ experience working on nutrition or health programmes
    Experience in implementing programmes in collaboration with local health systems and governments
    Demonstrated experience in providing mentoring or coaching to community people  
    Excellent oral and written communication skills in Bahasa or local language 
    Willingness to work in rural and remote areas
    Basic computer skills 
    Ability to ride motorcycle and with appropriate license

Desirable

  • Previous experience working with NGOs desirable
  • Experience working in projects including infant and young child feeding or breastfeeding desirable

To apply for this position, please click and go to our career site on : 

CLICK HERE

Closing date for application is up to August 7, 2019

(Only short-listed candidates will be notified)

 Please visit our site for more detail here

10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights “SRHR in Asia Pacific: 2030 Sustainable Development Goals (SDG) Vision and 2020 Realities”

APCRSHR10 Cambodia will be hosted in SIEM REAP, CAMBODIA MAY 26-29, 2020.

Hosted by the Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC), an indigenous Cambodian NGO with over two decades of experience in service provision, health education, community programs, and advocacy.

APCRSHR is the largest regional biennial gathering of experts and practitioners working in sexual and reproductive health and rights (SRHR) in the Asia Pacific, including representatives of civil society, youth networks, academia, government, media, private firms, and development partners.

The conference will explore the theme SRHR in Asia Pacific: 2030 Sustainable Development Goals (SDG) Vision and 2020 Realities through six main tracks:

The conference is organized as a joint collaboration between a National Steering Committee and an International Steering Committee featuring leading national and international organizations, educational institutions, advocacy and grassroots organizations, and experts in the field of SRHR, and a Youth Steering Committee of emerging leaders and advocates.

The conference will be held in Siem Reap, a premiere global tourism destination. Every year, more than two million people travel to the charming northern city to visit Angkor Wat, a treasured UNESCO World Heritage Site and Guinness World Record holder as the largest religious structure ever built. Siem Reap also boasts a flourishing culinary scene, bustling nightlife, a variety of artistic and cultural activities, a convenient, well-connected international airport, and a range of accommodation options, including budget-friendly hostels and guest houses, mid-range boutique hotels, and several luxury resorts. 

Additional logistical details will be supplied soon.

REGISTRATION DEADLINES & FEES (USD

  • Very Early = 1st February to 30th June 2019 
  • Early = 1st July to 30th November 2019
  • Regular = 1st December 2019 to 30th April 2020
  • Onsite = 1st May to 27th May 2020
  • Youth = Under 24 years old by 27th May 

KEY DATES

OPPORTUNITIES FOR INVOLVEMENT

Conference Delegates

  • Network with influential and innovative SRHR experts and practitioners 
  • Gain impactful knowledge, new ideas, and strengthened skills
  • Share your research and products with an esteemed international audience
  • Advocate on behalf of and seek support for SRHR issues

Satellite Sessions & Exhibition Booths 

  • Directly deliver your message to hundreds of regional stakeholders
  • Heighten awareness of best practices
  • Showcase the unique accomplishments of your organization
  • Advertise your products and services
  • Seek regional consensus on key issues 

Please note that additional details and cost schedules for satellite sessions and exhibitions booths will be released soon.

ORGANISING COMMITTEE 

REGISTER, SUBMIT ABSTRACTS, & LEARN MORE: APCRSHR10CAMBODIA.ORG

QUESTIONS, CONCERNS, & SPECIAL REQUESTS: APCRSHR10RHAC@GMAIL.COM

Bagaimana sebenarnya Potret & Perilaku Millennial Indonesia saat ini?

Millennial menentukan wajah Indonesia ke depan. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ada 63 juta millennial,  atau penduduk usia 20 – 35 tahun. Mereka ada di usia produktif. Besarnya jumlah penduduk millennial saat ini dapat menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia, terutama bagi target Indonesia menembus status negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 dan memberikan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Kuncinya adalah memahami perilaku millennial dan mendorong mereka agar menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia. 

Bagaimana sebenarnya potret & perilaku Millennial Indonesia saat ini? 

Baca dan Unduh Indonesia Millenial Report 2019 dari IDN Times di e-Library Promkes.net

Expanding Markets While Improving Health In Indonesia: Private Health Sector Market in the JKN Era

Indonesia’s private health sector has seen robust growth over the last decade, in alignment with the overall Indonesian economy. Indonesia’s economy hasperformed well and is expected to continue to grow at around 5 percent per year to 2020 (International Monetary Bank, 2017). Industries, including healthcare, have benefited from robust domestic demand. As the middle class has grown, demand for health services has also increased. With a growing and young population, social investments to generate a productive workforce can have multiplicative effects on economic growth.

Indonesia’s national health insurance scheme, JKN, supports the government’scommitment to ensuring a healthy population. Law 24 of 2011 established the national health insurance agency (BPJS-K), and JKN, rolled out in January 2014, covered approximately 75 percent of the population by April 2018. With the goal of covering 95 percent of the population by January 2019, JKN is rapidly increasing access to and demand for health services, especially for the poor and the near-poor (defined as the bottom 40 percent of the population by income).

The Government of Indonesia embarked on a comprehensive assessment ofJKN’s impact to assess the scheme’s achievements and areas that needstrengthening. Coordinated by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) with support from the U.S. Agency for International Development (USAID)-funded Health Policy Plus project (HP+), this study assessed the scheme through four key perspectives: payer, patient, provider, and private sector. It aimed to understand thescheme’s value for money given other demands on government spending. The evidence generated should inform policymakers to refine, put in place, or remove policies so that the scheme can achieve universal coverage by 2019 while ensuring the scheme’s sustainabilityand improved access to healthcare for the population, especially the bottom 40 percent.

Responding to the growing healthcare needs of the population will require strong partnership between the government and the private health sector. BPJS- K has contracted with private hospitals and clinics since scheme initiation, and as of September 2017, 1,335 private hospitals (approximately 78 percent of private hospitals registered with the Ministry of Health) (Ministry of Health Database, N.D.) were offering health services through the scheme, making up 60 percent of all contracted hospitals (Idris, 2017). The Indonesian health system relies on private manufacturers and importers for essential drugs and medical devices. The significant increase in the population with ability to pay through a national health insurance scheme is a business opportunity. Prior to JKN, civil servants and formal sector employees had government-run insurance schemes that provided them access to health services through a limited set of private providers. JKN brought the poor and near-poor into the market, providing them with a benefit package equal to those previously only offered to the formal sector. The Government of Indonesia has invested heavily in JKN to improve health outcomes and provide financial protection for its citizens. Furthermore, it hoped the scheme would motivate health sector growth with additional employment opportunities and lead to a healthier workforce and a more productive economy. Various policies have been put in place to incentivize the private health sector market.

This report assesses whether the Government’s intentions are being fulfilled through its current policies. Are the health facility gaps being filled through the private sector, and is the presence of a large single-payer program crowding private investment? Has the monopsonistic nature of BPJS-K and the concentration of purchasing power negatively affected the health sector? To assess the impact of JKN on the private sector, HP+/TNP2K posed the following three key research questions:

  •   What has been the impact of JKN on providers?
  •   Are the reimbursement processes (rates, performance adjustments, mechanism)attractive and fair for providers?
  •   Has the total market for healthcare in Indonesia increased choice and competition due to JKN?

This report focuses primarily on how the total market for healthcare has shifted due to JKN. To answer the first two research questions, HP+/TNP2K conducted a private hospital survey. The survey captured changes in services from 2013 (pre-JKN initiation) to 2016 (post-JKN initiation), such as patient volume, services offered, and human resources. Furthermore, it illuminated the private hospital sector’s perspectives on how thereimbursement rates are influencing services provision. These insights are primarily captured in the Private Hospital Survey Report. Looking beyond the healthcare providers, the third research question focuses on how the total market has changed due to JKN, and whether that has increased choice and competition and has motivated improvement in healthcare quality, patient experience, and cost containment.

This study focused on the healthcare providers, pharmaceutical manufacturers, and medical device manufacturers. Understanding that the private health sector market is composed of a variety of players beyond these three, such as diagnostic service providers, importers and distributors, and medical training institutions, this assessment took a deeper look into subsectors that JKN directly impacts (i.e., directly paid by BPJS-K) and have direct impact on the financial sustainability of JKN (i.e., major cost drivers). Accordingly, private hospitals, pharmaceutical manufacturers, and medical devices manufacturers were the primary focus of this analysis, with supplemental insights into private health insurance.

The following chapters are organized by these three major private health subsectors. Each chapter starts with a rationale for the subsector’s analysis focus and summarizes the subsector and government or JKN regulations and systems that have an effect on the subsector players. We then analyze whether the incentives placed by JKN and its policies are appropriately directing the private markets toward the intended effects. We conclude each chapter with a set of policy recommendations that can further incentivizeprivate sector investments into health to achieve JKN’s policy objective of improved access tohigh-quality healthcare, especially for the poor and near-poor. The conclusion summarizes the trends seen across the private health sector as a whole, incorporating learning fromSouth Korea and Canada’s single-payer programs to draw out insights that could informimprovements to Indonesia’s system, and recommends policy changes that could ensure a robust private health sector remains to partner with the Government of Indonesia to grow and expand access to care.

Read and Download: Expanding Markets While Improving Health In Indonesia: Private Health Sector Market in the JKN Era at e-Library Promkes.net

Monitoring the Building Blocks of Health Systems: a Handbook of Indicators and their Measurement Strategies

In recent years, significant progress has been achieved in delivering health-related interventions that are designed to achieve goals relating to improving maternal and child health, and reducing mortality and ill-health due to HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. It is increasingly apparent, however, that the gains have been neither universal nor sufficiently broad-based and sustainable.

While this increased attention to the strengthening of health systems is welcome, it would not be sustainable in the absence of a sound monitoring strategy that enables decision-makers to accurately track health progress and performance, evaluate impact, and ensure accountability at country and global levels. Moreover, the use of results-based financing mechanisms by major global donors has created a further demand for timely and reliable data. There is also increasing in-country demand for data in the context of annual health sector reviews. 

Information is needed to track how health systems respond to increased inputs and improved processes, and the impact they have on improved health indicators. This implies the need to define core indicators of health system performance while developing and implementing appropriate sustainable measurement strategies to generate the required data. However, on the supply side, there are major gaps in data availability and quality. Few developing countries are able to produce data of sufficient quality to permit the regular tracking of progress in scaling-up health interventions and strengthening health systems. Data gaps span the range of “input”, “process”, “output”, “outcome” and “impact” indicators: e.g. few countries carry out regular national health accounts studies; data on the availability and distribution of health workers are often incomplete, inaccurate and out of date; few countries have systems that can monitor service delivery; and data on population access to essential services are limited.

Read and Download: Monitoring the Building Blocks of Health Systems: a Handbook of Indicators and their Measurement Strategies at e-Library Promkes.net

Global Action for Physical Activity 2018-2030

Regular physical activity is proven to help prevent and treat noncommunicable diseases (NCDs) such as heart disease, stroke, diabetes and breast and colon cancer. It also helps prevent hypertension, overweight and obesity and can improve mental health, quality of life and well-being. Yet, much of the world is becoming less active. As countries develop economically, levels of inactivity increase. In some countries, these levels can be as high as 70%, due to changing transport patterns, increased use of technology, cultural values and urbanization.

Failure to act to increase levels of physical activity will see related costs continue to rise, with negative impacts on health systems, the environment, economic development, community well-being and quality of life.

This new global action plan to promote physical activity responds to the requests by countries for updated guidance, and a framework of effective and feasible policy actions to increase physical activity at all levels. The plan sets out four objectives and recommends 20 policy actions that are universally applicable to all countries and address the multiple cultural, environmental and individual determinants of inactivity.

Effective implementation will require bold leadership combined with cross-government and multisectoral partnerships at all levels to achieve a coordinated, whole-of-system response.

The World Health Organization will support countries to scale up and strengthen their response with evidence-based policy solutions, guidelines and implementation tools, and will monitor global progress and impact.

Read and Download Global Action for Physical Activity 2018-2030 at e-Library Promkes.net

Review of Evidence Series: Health and Economic Costs of Tobacco in Indonesia

Development of public policy on tobacco control at national and local levels based on current evidence is needed. Indonesia faces a challenge of Non Communicable Diseases that dominates the morbidity and mortality statistics in the last few years and threaten the community health and economic security of the country; as well as causes negative impact to the Indonesian Health System and the National Health Insurance Program.

This Review is a collaborative effort from scholars in several institutions to bring together the available information on healthand economic costs from verifiable data sources, as well as from unclassified yet authentic sources, and provide a brief analysis ofcurrent country situation.

The Review is presented in Seven Chapters as follows:

Chapter 1 : Introduction – provides an overview, background and objectives of the Review

Chapter 2 : Tobacco Consumption in Indonesia – based on latest data and information from Basic Health Research (RISKESDAS), Global Youth Tobacco Survey and other sources

Chapter 3 : Health Risk of Tobacco Consumption – cover Nicotine, Carbon Monoxide, Tar, Clove and other additives

Chapter 4 : Health Impact Due to Tobacco

Chapter 5 : Economic Costs – cover macro level (Burden of Disease Attributable to Tobacco in Indonesia, direct and indirect costs) and Micro Level: cost of purchasing cigarettes

Chapter 6 : Discussions

Chapter 7 : Policy Implication and Recommendations

Hopefully this Review may contribute to the sustainable tobacco control program and to re-design more cost-effective interventions for Indonesia.

Read and Download: Review of Evidence Series: Health and Economic Costs of Tobacco in Indonesia at e-Library Promkes.net

Kiat-Kiat Bikin Infografis Keren

Buku ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengerakkan masyarakat, terutama kaum muda dan para millenials, untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui pembuatan konten-konten positif di internet.

Baca dan Unduh Kiat-Kiat Bikin Infografis Keren di e-Library Promkes.net