Indonesia Reproduksi Sehat: A Life Cycle Approach to Reproductive Health

Presentasi Prof. Budi dalam Temu Ilmiah World Contraception Day – 8 Oktober 2018 (Academic Health System Universitas Indonesia – Indonesian Medical Education and Research Institute Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital.

Panduan Kampung KB Percontohan

Kampung KB Percontohan dirasakan perlu dibentuk sebagai model Kampung KB di setiap Provinsi, sebagai rujukan bagi Kampung KB yang lain dalam menjalankan program dan kegiatan di Kampung KB-nya. Oleh karena itu kami berharap melalui Buku Panduan Kampung KB Percontohan ini dapat membantu terhadap upaya pengembangan Kampung KB secara keseluruhan. Adapun sasaran pengguna Panduan Kampung KB Percontohan antara lain: Perwakilan BKKBN Provinsi/Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, organisasi perangkat daerah bidang KB di tingkat kabupaten/kota dan Pokja Kampung KB di tingkat kabupaten/kota, Pengelola Kampung KB, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Kampung KB. 

Baca dan Unduh Panduan Kampung KB Percontohan di e-Library Promkes.net

Leaflet Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017

Ringkasan Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 dalam bentuk leaflet

Baca dan Unduh Leaflet Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 di e-Library Promkes.net

Survei Indikator Kerja Program KKBPK – BKKBN RPJMN 2017: Remaja

Sejak tahun 2016, pengumpulan data pada Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN menggunakan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, pengumpulan data bisa dilakukan lebih cepat karena proses entri data yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama bisa dipangkas sehingga pelaksanaannya lebih efisien. Disamping itu, penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan lebih mudah untuk dikontrol. Hal ini karena tim manajemen data bisa memantau pelaksanaan pengumpulan data secara real time, sehingga jika terjadi suatu permasalahan di lapangan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi juga terekam dalam GPS, dengan demikian penyimpangan dalam pengumpulan data bisa diminimalisasi. 

Hasil survei ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan, para perencana dan pengelola program dalam perencanaan dan pelaksanaan Program KB Nasional di waktu yang akan datang. Selain itu, data dan informasi yang dikumpulkan merupakan bahan penilaian atas keberhasilan yang dilakukan BKKBN dan unit-unit pengelola program KB serta sebagai masukan untuk menyusun intervensi yang tepat demi keberhasilan Program KKBPK.

Survei Indikator Kerja Program KKBPK – BKKBN RPJMN 2017: Keluarga

Sejak tahun 2016, pengumpulan data pada Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN menggunakan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, pengumpulan data bisa dilakukan lebih cepat karena proses entri data yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama bisa dipangkas sehingga pelaksanaannya lebih efisien. Disamping itu, penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan lebih mudah untuk dikontrol. Hal ini karena tim manajemen data bisa memantau pelaksanaan pengumpulan data secara real time, sehingga jika terjadi suatu permasalahan di lapangan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi juga terekam dalam GPS, dengan demikian penyimpangan dalam pengumpulan data bisa diminimalisasi.

Hasil survei ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan, para perencana dan pengelola program dalam perencanaan dan pelaksanaan Program KB Nasional di waktu yang akan datang. Selain itu, data dan informasi yang dikumpulkan merupakan bahan penilaian atas keberhasilan yang dilakukan BKKBN dan unit-unit pengelola program KB serta sebagai masukan untuk menyusun intervensi yang tepat demi keberhasilan Program KKBPK.

Baca dan Unduh Laporan Survei Indikator Kerja Program KKBPK – BKKBN RPJMN 2017: Keluarga di e-Library Promkes.net

Rights-Based Family Planning Strategy – Indonesia

The Family Planning program in Indonesia has been promoted as a success story. Prior to the introduction of the family planning programme in the 1970s, the total fertility rate (TFR) was 5.6. Over the subsequent period, the adoption of family planning services and changes in people’s perceptions regarding the ideal number of children and ideal age for marriage caused a dramatic decline in fertility levels. During this period, the contraceptive prevalence increased to 61.9 percent. However, progress has stalled over the last two decades.

The London Summit on Family Planning was held in 2012 to revitalize family planning commitments by countries to addressing unmet need for contraception. As a follow up of FP2020 Summit and its commitment, an FP2020 Country Committee was established in Indonesia. The Committee is co-chaired by BKKBN, UNFPA and formerly USAID, which has been more recently replaced by Canada. A working group on Rights-Based Family Planning Strategy and a working group on Rights and Empowerment were established to develop the rights based family planning strategy.

The strategy provides a rights based programming framework and an operational Pembangunan Nasional Jangka Menengah/RPJMN). It should serve as an operational guide for all stakeholders in Indonesia for implementation of the family planning programme.

The effort to develop the strategy was led by the National Planning Agency, involving the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) and Ministry of Health, as well as various other related institutions.

The family planning programme efforts under the RPJMN are linked to government strategic directions, in which the Ministry of Health and BKKBN are the two main lead institutions. These efforts are based on the following principles: access to quality services, equity in access that ensures the needs of vulnerable population are met, transparency and accountability, and gender and cultural sensitivity.

This strategy document aims to comprehensively address the various facets and determinants of the family planning programme, and provides details of the priorities and steps involved for timely and effective implementation of the programme to achieve its goals.

The document outlines four strategic areas of focus: sustaining equitable and high-quality family planning service delivery in public and private sectors; increasing demand for modern methods of contraception; enhancing stewardship at all levels and strengthened enabling environment for effective, equitable and sustainable family planning programming, and supporting innovations and operations research for improving efficiency and effectiveness of programmes through South-South Cooperation. The rights-based approach used in this strategy means that the strategic steps described in the document aim to ensure that human rights principles are met; thus providing the necessary access to family planning and reproductive health services and information for a healthy and safe reproductive life.

Read and Download Rights-Based Family Planning Indonesia at e-library Promkes.net

Rencana Biaya Pelaksanaan Tahun 2017-2019 (Costed Implementation Plan) Indonesia

Strategi Nasional Keluarga Berencana berbasis Hak (2017-2019) dikembangkan dengan mengintegrasikan rencana-rencana pemerintah yang sudah ada, dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk target FP2020 di Indonesia. Untuk menerapkan strategi ini, sebuah road map (peta jalan) dikembangkan dengan menguraikan kegiatan-kegiatan/intervensi yang efektif, efisien dan dapat ditindaklanjuti selama tiga tahun ke depan (2017-2019). Laporan ini menyajikan hasil perhitungan biaya yang dilakukan pada awal tahun 2017 yang bertujuan untuk memperikirakan kebutuhan sumber daya untuk peta jalan tersebut.

Sumber daya yang termasuk dalam kajian ini terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu 1).komoditas dan persediaan kontrasepsi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat prevalensi kontrasepsi sebesar 66% pada tahun 2019, 2). biaya pelayanan, dan 3). sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan intervensi dan kegiatan yang dijabarkan pada peta jalan (pertemuan, lokakarya pelatihan, KIE/KPP, dan kegiatan pemantauan dan pengawasan). Data biaya ini dikumpulkan selama tahun 2016 melalui wawancara dan diskusi dengan dengan FP2020 Indonesia Country Committee, Tim Kordinasi Nasional RFP, serta para ahli terkait dari Bappenas, BKKBN dan Kementrian Kesehatan, UNFPA dan USAID di Jakarta.

Kebutuhan komoditas kontrasepsi diproyeksikan mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan menggunakan model proyeksi FP2020, yang dimodifikasi untuk mencerminkan keadaan yang spesifik bagi Indonesia. Intervensi dan kegiatan spesisfik yang terdapat di road map dihitung dengan menggunakan metodoloogi penetapan biaya berbasis aktivitas. Total biaya untuk rencana selama 3 tahun diperkirakan sebesar 12,3 Trilliun Rupiah atau 910 juta US Dollar dengan nilai tukar 13.500 Rupiah/ US Dollar. Dua pertiga dari biaya tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan pelayanan, sekitar 13% untuk menciptakan permintaan, 10% untuk tata kelola yang lebih baik dan sekitar 1% untuk berbagi pengetahuan.

Baca dan Unduh Rencana Biaya Pelaksanaan Tahun 2017-2019 (Costed Implementation Plan) Indonesia di e-library Promkes.net

Laporan Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) Tahun 2018 : Remaja

Laporan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) 2018. SKAP 2018 telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya. SKAP 2018 merupakan survei tahunan yang berskala nasional dirancang representatif provinsi yang dapat memberikan gambaran estimasi parameter provinsi dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018.

Sejak tahun 2016, digunakan sebagai media pengumpulan data survei ini. Dengan teknologi smartphone, pelaksanaan survei dapat dilakukan lebih cepat, efektif dan efisien. Penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan mudah dikontrol oleh tim manajemen data secara real time sehingga jika terdapat permasalahan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi akan terekam dalam Global Positioning System (GPS). Dengan demikian, penyimpangan dalam pengumpulan data dapat diminimalisir.

Baca dan Unduh Laporan Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) 2018 di e-library Promkes.net

Laporan Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) Tahun 2018 : Keluarga

Laporan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) 2018. SKAP 2018 telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya. SKAP 2018 merupakan survei tahunan yang berskala nasional dirancang representatif provinsi yang dapat memberikan gambaran estimasi parameter provinsi dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018.

Sejak tahun 2016, digunakan sebagai media pengumpulan data survei ini. Dengan teknologi smartphone, pelaksanaan survei dapat dilakukan lebih cepat, efektif dan efisien. Penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan mudah dikontrol oleh tim manajemen data secara real time sehingga jika terdapat permasalahan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi akan terekam dalam Global Positioning System (GPS). Dengan demikian, penyimpangan dalam pengumpulan data dapat diminimalisir.

Baca dan Unduh Laporan Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) Tahun 2018 di e-library Promkes.net