Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016

Baca dan Unduh Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016 (APJII) di e-Library Promkes.net

Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017

Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

Baca dan Unduh Infografis: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017 (APJII) di e-Library Promkes.net

Proyeksi Penduduk 2015-2045: Hasil SUPAS 2015

Ketersediaan data kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan di masa mendatang sangat penting. Untuk mewujudkan data kependudukan tersebut, dibutuhkan proyeksi penduduk pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, BPS perlu melakukan penghitungan proyeksipenduduk. SUPAS 2015 menghasil parameter demografi yang menggambarkankondisi kelahiran, kematian dan migrasi yang terbaru. Penghitungan akan dilakukan dengan menggunakan berbagai asumsi di bidang kelahiran, kematian dan migrasi, serta dengan menentukan target pemerintah di masa mendatang.

Dari proyeksi penduduk tersebut bisa didapatkan berbagai data kependudukan, termasuk proyeksi kelahiran, kematian dan migrasi. Selain itu, hasil sampingan yang diperoleh antara lain angka harapan hidup, rasio ketergantungan dan lansia. Untuk mendapatkan data proyeksi yang tepat maka diperlukan penentuan berbagai asumsi dan software yang akan digunakan dalam penghitungannya.Technical notes ini dibuat untuk melengkapi buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas2015. Berbagai penjelasan teknis terkait penyusunan buku tersebut diuraikan secara gamblang dan detil agar para penggunanya dapat memahami alur dan struktur bagaimana proyeksi tersebut dihasilkan.

Terdapat banyak teknik yang bisa digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk, tetapi BPS menggunakan metode kohor komponen (cohort component method) yang dimulai dengan penyiapan penduduk dasar menurut jenis kelamin dan umur tunggal yang kemudian diperkirakan untuk tahun-tahun berikutnya dengan menerapkan asumsi-asumsi terkait dengan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi di masa depan. Langkah ini terus diulang pada masing-masing tahun dalam periode proyeksi yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2045. Langkah- langkah ini juga berlaku pada proyeksi di level provinsi. Model proyeksi yang diterapkan adalah model top-down, dalam artian proyeksi penduduk nasional dihitung terlebih dahulu, kemudian hasil nasional akan menjadi kontrol proyeksi penduduk provinsi.

Baca dan Unduh Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 di e-Library Promkes.net

Panduan Kampung KB Percontohan

Kampung KB Percontohan dirasakan perlu dibentuk sebagai model Kampung KB di setiap Provinsi, sebagai rujukan bagi Kampung KB yang lain dalam menjalankan program dan kegiatan di Kampung KB-nya. Oleh karena itu kami berharap melalui Buku Panduan Kampung KB Percontohan ini dapat membantu terhadap upaya pengembangan Kampung KB secara keseluruhan. Adapun sasaran pengguna Panduan Kampung KB Percontohan antara lain: Perwakilan BKKBN Provinsi/Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, organisasi perangkat daerah bidang KB di tingkat kabupaten/kota dan Pokja Kampung KB di tingkat kabupaten/kota, Pengelola Kampung KB, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Kampung KB. 

Baca dan Unduh Panduan Kampung KB Percontohan di e-Library Promkes.net

Leaflet Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017

Ringkasan Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 dalam bentuk leaflet

Baca dan Unduh Leaflet Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 di e-Library Promkes.net

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Baca dan Unduh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005 2025 di e-Library Promkes.net

Social Media Trends 2019: Report

Long running issues with privacy and integrity came to a head in Facebook’sdge Analytica crisis. Users began to question the value networks provide and seek more meaningful ways to engage. Against this backdrop, intimate new formats have risen for connecting and sharing content, from Instagram Stories to the explosion of one-to-one messaging.

A radically new social paradigm is emerging, and leading brands are already adapting to it. Consumers want to be treated like individuals, not demographics. They’re demanding more value in exchange for their time and information. The pendulum has swung back to social’s roots: real, personal, and authentic.

Where does this leave brands that rely on social media to reach their customers, prospects, employees, partners, and other audiences? How can they create authenticity and intimacy—at scale—while working within time and budgetary constraints? How can they support customers throughout the entire journey, building loyalty and boosting the return on their investment in social media?

In this report, based on our annual survey of 3,255 Hootsuite business customers, interviews with industry analysts, and exhaustive research, we’vedistilled these questions and issues into five key social media trends forbrands to watch and adapt to in 2019:

  1. Rebuilding trust: Brands get human as the circle of trust on social media tightens.
  2. Storifying social: Content teams adapt as Stories offer new formats for sharing.
  3. Closing the ads gap: More competition on paid social requires marketers to up their game.
  4. Cracking the commerce code: Improved social shoppingtechnologies (finally) fuel sales.
  5. Messaging eats the world: Customers demand better 1:1 social experiences.

New formats, new challenges, and new ways of engaging make 2019 an excitingtime to work in social media, one filled with both pitfalls and possibilities. Here’sour roadmap for navigating and thriving in the year ahead.

Kajian Epidemiologi HIV Indonesia 2016

Kajian epidemiologi dan dampak program HIV merupakan komponen penting untuk Program AIDS Nasional dalam perencanaan dan intervensi. Analisis epidemiologi dilakukan dari banyak sumber data yang sebagian besar berasal dari surveilans HIV generasi kedua. Kajian 2016 adalah kali pertama bagi Sub Direktorat HIV AIDS dan STD untuk menilai secara sistematis situasi epidemi dan dampak program HIV dengan melibatkan pakar nasional dan internasional dari beberapa universitas, WHO dan UNAIDS.

Hasil utama menunjukkan epidemi HIV di Indonesia terkonsentrasi di antara populasi kunci yaitu di antara wanita pekerja seks (WPS), laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL),waria dan pengguna napza suntik (Penasun). Di Papua dan Papua Barat, epidemi HIV berbeda dimana lebih banyak perempuan yang terinfeksi dan dianggap sebagai epidemi generalisata tingkat rendah. Pendorong utama epidemi HIV diwilayah ini adalah tingginya tingkat prevalensi HIV di antara populasi kunci dan tingkat penggunaan kondom yang rendah <60% serta rendahnya pengetahuan tentang akses HIV terhadap tes HIV di kalangan umum.

Surveilans HIV mengalami kemajuan yang baik, terutama dalam penerapan sistem aplikasi berbasis web HIV/AIDS (SIHA) di banyak provinsi, metode pengumpulan data lebih kuat untuk Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP), estimasi jumlah populasi kunci (ponci) dan proyeksi HIV/AIDS. Selain itu, penguatan surveilans IMS sangat dibutuhkan juga dalam sistem pelaporan rutin.

Hasil ini dapat membantu Indonesia mengoptimalkan upaya penanggulangan HIV, surveilans dan pencegahan HIV nasional yang perlu diperluas di antara populasi kuncidan secara geografis dimana tingkat intensitas dan kemungkinan epidemi HIV yangberbeda muncul atau sudah endemik.

Baca dan Unduh Hasil Kajian Epidemiologi HIV Indonesia 2016 di e-Library Promkes.net

Expanding Markets While Improving Health In Indonesia: Private Health Sector Market in the JKN Era

Indonesia’s private health sector has seen robust growth over the last decade, in alignment with the overall Indonesian economy. Indonesia’s economy hasperformed well and is expected to continue to grow at around 5 percent per year to 2020 (International Monetary Bank, 2017). Industries, including healthcare, have benefited from robust domestic demand. As the middle class has grown, demand for health services has also increased. With a growing and young population, social investments to generate a productive workforce can have multiplicative effects on economic growth.

Indonesia’s national health insurance scheme, JKN, supports the government’scommitment to ensuring a healthy population. Law 24 of 2011 established the national health insurance agency (BPJS-K), and JKN, rolled out in January 2014, covered approximately 75 percent of the population by April 2018. With the goal of covering 95 percent of the population by January 2019, JKN is rapidly increasing access to and demand for health services, especially for the poor and the near-poor (defined as the bottom 40 percent of the population by income).

The Government of Indonesia embarked on a comprehensive assessment ofJKN’s impact to assess the scheme’s achievements and areas that needstrengthening. Coordinated by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) with support from the U.S. Agency for International Development (USAID)-funded Health Policy Plus project (HP+), this study assessed the scheme through four key perspectives: payer, patient, provider, and private sector. It aimed to understand thescheme’s value for money given other demands on government spending. The evidence generated should inform policymakers to refine, put in place, or remove policies so that the scheme can achieve universal coverage by 2019 while ensuring the scheme’s sustainabilityand improved access to healthcare for the population, especially the bottom 40 percent.

Responding to the growing healthcare needs of the population will require strong partnership between the government and the private health sector. BPJS- K has contracted with private hospitals and clinics since scheme initiation, and as of September 2017, 1,335 private hospitals (approximately 78 percent of private hospitals registered with the Ministry of Health) (Ministry of Health Database, N.D.) were offering health services through the scheme, making up 60 percent of all contracted hospitals (Idris, 2017). The Indonesian health system relies on private manufacturers and importers for essential drugs and medical devices. The significant increase in the population with ability to pay through a national health insurance scheme is a business opportunity. Prior to JKN, civil servants and formal sector employees had government-run insurance schemes that provided them access to health services through a limited set of private providers. JKN brought the poor and near-poor into the market, providing them with a benefit package equal to those previously only offered to the formal sector. The Government of Indonesia has invested heavily in JKN to improve health outcomes and provide financial protection for its citizens. Furthermore, it hoped the scheme would motivate health sector growth with additional employment opportunities and lead to a healthier workforce and a more productive economy. Various policies have been put in place to incentivize the private health sector market.

This report assesses whether the Government’s intentions are being fulfilled through its current policies. Are the health facility gaps being filled through the private sector, and is the presence of a large single-payer program crowding private investment? Has the monopsonistic nature of BPJS-K and the concentration of purchasing power negatively affected the health sector? To assess the impact of JKN on the private sector, HP+/TNP2K posed the following three key research questions:

  •   What has been the impact of JKN on providers?
  •   Are the reimbursement processes (rates, performance adjustments, mechanism)attractive and fair for providers?
  •   Has the total market for healthcare in Indonesia increased choice and competition due to JKN?

This report focuses primarily on how the total market for healthcare has shifted due to JKN. To answer the first two research questions, HP+/TNP2K conducted a private hospital survey. The survey captured changes in services from 2013 (pre-JKN initiation) to 2016 (post-JKN initiation), such as patient volume, services offered, and human resources. Furthermore, it illuminated the private hospital sector’s perspectives on how thereimbursement rates are influencing services provision. These insights are primarily captured in the Private Hospital Survey Report. Looking beyond the healthcare providers, the third research question focuses on how the total market has changed due to JKN, and whether that has increased choice and competition and has motivated improvement in healthcare quality, patient experience, and cost containment.

This study focused on the healthcare providers, pharmaceutical manufacturers, and medical device manufacturers. Understanding that the private health sector market is composed of a variety of players beyond these three, such as diagnostic service providers, importers and distributors, and medical training institutions, this assessment took a deeper look into subsectors that JKN directly impacts (i.e., directly paid by BPJS-K) and have direct impact on the financial sustainability of JKN (i.e., major cost drivers). Accordingly, private hospitals, pharmaceutical manufacturers, and medical devices manufacturers were the primary focus of this analysis, with supplemental insights into private health insurance.

The following chapters are organized by these three major private health subsectors. Each chapter starts with a rationale for the subsector’s analysis focus and summarizes the subsector and government or JKN regulations and systems that have an effect on the subsector players. We then analyze whether the incentives placed by JKN and its policies are appropriately directing the private markets toward the intended effects. We conclude each chapter with a set of policy recommendations that can further incentivizeprivate sector investments into health to achieve JKN’s policy objective of improved access tohigh-quality healthcare, especially for the poor and near-poor. The conclusion summarizes the trends seen across the private health sector as a whole, incorporating learning fromSouth Korea and Canada’s single-payer programs to draw out insights that could informimprovements to Indonesia’s system, and recommends policy changes that could ensure a robust private health sector remains to partner with the Government of Indonesia to grow and expand access to care.

Read and Download: Expanding Markets While Improving Health In Indonesia: Private Health Sector Market in the JKN Era at e-Library Promkes.net

Survei Indikator Kerja Program KKBPK – BKKBN RPJMN 2017: Remaja

Sejak tahun 2016, pengumpulan data pada Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN menggunakan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, pengumpulan data bisa dilakukan lebih cepat karena proses entri data yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama bisa dipangkas sehingga pelaksanaannya lebih efisien. Disamping itu, penggunaan smartphone memungkinkan proses pengumpulan data di lapangan lebih mudah untuk dikontrol. Hal ini karena tim manajemen data bisa memantau pelaksanaan pengumpulan data secara real time, sehingga jika terjadi suatu permasalahan di lapangan dapat segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal setiap responden yang didatangi juga terekam dalam GPS, dengan demikian penyimpangan dalam pengumpulan data bisa diminimalisasi. 

Hasil survei ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan, para perencana dan pengelola program dalam perencanaan dan pelaksanaan Program KB Nasional di waktu yang akan datang. Selain itu, data dan informasi yang dikumpulkan merupakan bahan penilaian atas keberhasilan yang dilakukan BKKBN dan unit-unit pengelola program KB serta sebagai masukan untuk menyusun intervensi yang tepat demi keberhasilan Program KKBPK.