Laporan SDKI Tahun 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja

Laporan memuat temuan utama Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 khusus Remaja. SDKI adalah bagian dari program internasional Demographic and Health Survey (DHS), yang dirancang untuk mengumpulkan data fertilitas, keluarga berencana, dan kesehatan ibu dan anak.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dilaksanakan bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan.

Pembiayaan survei ini disediakan oleh Pemerintah Indonesia. ICF International menyediakan bantuan teknis melalui proyek MEASURE DHS, sebuah program yang didanai oleh U.S. Agency for International Development (USAID).

 

DOWNLOAD Laporan SDKI Tahun 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja

 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Laporan Pendahuluan Indikator Utama

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 (SDKI 2017) merupakan SDKI kedelapan yang memberikan gambaran mengenai kondisi demografi dan kesehatan di Indonesia. Survei yang pertama adalah Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia pada tahun 1987. Survei yang kedua sampai ketujuh adalah SDKI 1991, SDKI 1994, SDKI 1997, SDKI 2002-2003, SDKI 2007, dan SDKI 2012. SDKI 2017 merupakan survei yang dirancang untuk menyajikan informasi mengenai tingkat kelahiran, kematian, keluarga berencana dan kesehatan. Cakupan SDKI 2017 kali ini sama dengan SDKI 2012, yaitu seluruh wanita usia subur (WUS) umur 15-49 tahun, pria kawin umur 15-54 tahun, dan remaja pria belum kawin umur 15-24 tahun. Remaja wanita sudah tercakup dalam WUS.

SDKI 2017 bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai fertilitas, kesertaan KB, kesehatan ibu dan anak, prevalensi imunisasi, serta pengetahuan tentang HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya. Kegiatan lapangan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2017 di 34 provinsi. Kerangka sampel yang digunakan adalah daftar blok sensus pada PSU (Primary sampling Unit) terpilih dilengkapi dengan informasi jumlah rumah tangga hasil listing Sensus Penduduk 2010. Sampel SDKI 2017 dirancang untuk menghasilkan estimasi nasional berdasarkan karakteristik penting dari wanita usia subur umur 15-49 tahun. Namun demikian, beberapa indikator dapat disajikan menurut provinsi dengan memperhatikan kecukupan sampel.

Hasil pelaksanaan SDKI 2017 disajikan dalam bentuk laporan yang berisi indikator-indikator utama. Laporan ini memberikan gambaran mengenai hasil kunjungan, karakteristik responden dan indikator fertilitas dan keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian bayi dan anak, serta pemahaman tentang HIV-AIDS. Laporan ini dapat menjadi masukan yang berarti untuk penentuan kebijakan terkait fertilitas, keluarga berencana, dan kesehatan di Indonesia.

 

KLIK UNDUH! Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Laporan Pendahuluan Indikator Utama

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja (Indikator Utama)

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 merupakan survei ke-8 yang menggambarkan kondisi demografi dan kesehatan di Indonesia. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia tahun 1987 merupakan survei pertama. Berikutnya dilanjutkan dengan SDKI 1991, SDKI 1994, SDKI 1997, SDKI 2002-2003, SDKI 2007 dan SDKI 2012.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) merupakan salah satu bagian dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia. Program ini fokus pada peningkatan pengetahuan remaja serta pihak terkait mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi kehidupan remaja. Secara khusus, program KRR ini ditujukan untuk mencegah pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak diinginkan, merokok, konsumsi alkohol, serta HIV-AIDS.

Publikasi ini berisi indikator utama KRR yang merupakan bagian dari kegiatan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Publikasi komponen KRR menjadi rangkaian publikasi SDKI sejak SDKI 2002-2003. Seperti survei sebelumnya, SDKI 2017 dilaksanakan bersama oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Kesehatan.

Publikasi ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan program pelayanan kesehatan reproduksi remaja oleh berbagai sektor di seluruh Indonesia.

 

KLIK UNDUH! SDKI 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja (Indikator Utama)

Telah Terbit! Laporan Situasi Sosial Dunia (RWSS) Tahun 2018

Perlindungan sosial universal adalah alat kebijakan pembangunan yang kuat dalam mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan pengucilan sosial. Beberapa negara telah mampu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi kehidupan dalam skala luas tanpa sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Konsensus komunitas internasional tentang pentingnya perlindungan sosial telah diperkuat dengan penerapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada sasaran 1.3, tujuan Pembangunan Berkelanjutan menekankan peran perlindungan sosial dalam mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuknya, karena mencari pelaksanaan “langkah-langkah perlindungan sosial dan sistem yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk lantai”. Pada tahun 2030, tujuannya tidak kurang dari “cakupan substansial dari orang miskin dan rentan”.

Mempromosikan Inklusi Melalui Perlindungan Sosial

Untuk mempromosikan inklusi, sistem perlindungan sosial harus peka terhadap kebutuhan kelompok-kelompok penduduk yang memiliki risiko kemiskinan tertinggi: anak-anak, remaja, orang tua, penyandang cacat, migran internasional, etnis dan ras minoritas, dan masyarakat adat.

Laporan tentang Situasi Sosial Dunia (The World Social Situation) 2018 menunjukkan bahwa masing-masing kelompok ini menghadapi hambatan khusus untuk perlindungan sosial. Selain itu, sistem perlindungan sosial inklusif harus menjamin akses ke seperangkat skema yang dibiayai pajak minimum. Ini menjelaskan mengapa skema universal lebih baik menjangkau kelompok yang kurang beruntung daripada skema yang ditargetkan pada mereka dan mempertimbangkan bagaimana program perlindungan sosial harus dilaksanakan untuk menghindari pengecualian bagi orang yang membutuhkan.

Unduh Laporan Lengkapnya DI SINI

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum.

Hepatitis Virus B yang selanjutnya disebut Hepatitis B adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B.

Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B yang selanjutnya disebut Eliminasi Penularan adalah pengurangan penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

  1. memutus penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak;
  2. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada ibu dan anak; dan
  3. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Eliminasi Penularan.

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.

 

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia

Penyakit Frambusia, Yaws, atau Patek yang selanjutnya disebut Frambusia adalah penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri Treponema Pertenue dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang.

Penanggulangan Frambusia adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan serta menghilangkan angka kesakitan dan kecacatan.

Eradikasi Frambusia adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Surveilans Frambusia adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Frambusia dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Frambusia untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Frambusia yang selanjutnya disebut POPM Frambusia adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan bakteri Treponema Pertenue dan memutus mata rantai penularan secara serentak kepada penduduk sasaran di daerah endemis Frambusia.

 

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/187/2017 Tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia

Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Selain itu kesehatan juga merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu kala menggunakan ramuan obat tradisional Indonesia sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Ramuan obat tradisional Indonesia tersebut dapat berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral, namun umumnya yang digunakan berasal dari tumbuhan.

Perkembangan pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ramuan ini kian pesat.  Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 bahwa persentasi penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi jamu sebanyak 59,12 % yang terdapat pada kelompok umur di atas 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, di pedesaan maupun di perkotaan, dan 95,60 % merasakan manfaatnya.

Persentase penggunaan tumbuhan obat berturut-turut adalah jahe 50,36 %, kencur 48,77 %, temulawak 39,65 %, meniran 13,93 % dan mengkudu 11,17 %. Bentuk sediaan jamu yang paling banyak disukai penduduk adalah cairan, diikuti berturut-turut seduhan/serbuk, rebusan/rajangan, dan bentuk kapsul/pil/tablet. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional 30,40%, diantaranya memilih keterampilan tanpa alat 77,80 % dan ramuan 49,00 %.

 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu memanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan tradisional yang merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam upaya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu pendukung pemanfaatan kesehatan tradisional adalah Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI).

FROTI disusun berdasarkan gangguan kesehatan yang umumnya ditemukan di masyarakat. Jenis gangguan tersebut antara lain kencing manis, kencing batu, sakit kepala tujuh keliling, sakit kepala sebelah, kembung, nyeri ulu hati, mencret, sembelit, mulas, sakit gigi, sakit pinggang, sakit tenggorokan, selesma.

Penggunaan ramuan dalam FROTI ini diarahkan untuk memelihara kesehatan dan membantu mengurangi keluhan penderita. Bila keluhan belum teratasi atau muncul keluhan lain, masyarakat sebaiknya tetap berkonsultasi ke tenaga medis (dokter). Untuk gangguan kesehatan yang sudah didiagnosa oleh tenaga medis (dokter), diharapkan tetap menggunakan obat yang disarankan oleh dokter.

Ramuan dalam FROTI ini digunakan sebagai pelengkap pengobatan jika digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional setelah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada tenaga medis (dokter). Penggunaan ramuan secara rasional dan sesuai petunjuk pemakaian, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

 

UNDUH DISINI

Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan. Pemantauan ini memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. PSG tahun 2017 telah dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pelaksanaan PSG bertujuan untuk mengawal upaya perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif dan efisien, melalui pemantauan perubahan status gizi maupun kinerja program dari waktu ke waktu, sehingga dapat menetapkan upaya tindakan tepat waktu, perubahan formulasi kebijakan dan perencanaan program. Pada PSG 2017, dilakukan juga Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) untuk balita.

Hasil akhir PSG tahun 2017 ini disajikan dalam bentuk buku saku dan laporan lengkap. Buku saku PSG memberikan gambaran tentang status gizi balita yang disajikan menurut indeks BB/U, TB/U dan BB/TB dalam bentuk grafik dan narasi singkat.

 

UNDUH DISINI