Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum.

Hepatitis Virus B yang selanjutnya disebut Hepatitis B adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B.

Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B yang selanjutnya disebut Eliminasi Penularan adalah pengurangan penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

  1. memutus penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak;
  2. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada ibu dan anak; dan
  3. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Eliminasi Penularan.

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.

 

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia

Penyakit Frambusia, Yaws, atau Patek yang selanjutnya disebut Frambusia adalah penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri Treponema Pertenue dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang.

Penanggulangan Frambusia adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan serta menghilangkan angka kesakitan dan kecacatan.

Eradikasi Frambusia adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Surveilans Frambusia adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Frambusia dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Frambusia untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Frambusia yang selanjutnya disebut POPM Frambusia adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan bakteri Treponema Pertenue dan memutus mata rantai penularan secara serentak kepada penduduk sasaran di daerah endemis Frambusia.

 

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/187/2017 Tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia

Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Selain itu kesehatan juga merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu kala menggunakan ramuan obat tradisional Indonesia sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Ramuan obat tradisional Indonesia tersebut dapat berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral, namun umumnya yang digunakan berasal dari tumbuhan.

Perkembangan pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ramuan ini kian pesat.  Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 bahwa persentasi penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi jamu sebanyak 59,12 % yang terdapat pada kelompok umur di atas 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, di pedesaan maupun di perkotaan, dan 95,60 % merasakan manfaatnya.

Persentase penggunaan tumbuhan obat berturut-turut adalah jahe 50,36 %, kencur 48,77 %, temulawak 39,65 %, meniran 13,93 % dan mengkudu 11,17 %. Bentuk sediaan jamu yang paling banyak disukai penduduk adalah cairan, diikuti berturut-turut seduhan/serbuk, rebusan/rajangan, dan bentuk kapsul/pil/tablet. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional 30,40%, diantaranya memilih keterampilan tanpa alat 77,80 % dan ramuan 49,00 %.

 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu memanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan tradisional yang merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam upaya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu pendukung pemanfaatan kesehatan tradisional adalah Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI).

FROTI disusun berdasarkan gangguan kesehatan yang umumnya ditemukan di masyarakat. Jenis gangguan tersebut antara lain kencing manis, kencing batu, sakit kepala tujuh keliling, sakit kepala sebelah, kembung, nyeri ulu hati, mencret, sembelit, mulas, sakit gigi, sakit pinggang, sakit tenggorokan, selesma.

Penggunaan ramuan dalam FROTI ini diarahkan untuk memelihara kesehatan dan membantu mengurangi keluhan penderita. Bila keluhan belum teratasi atau muncul keluhan lain, masyarakat sebaiknya tetap berkonsultasi ke tenaga medis (dokter). Untuk gangguan kesehatan yang sudah didiagnosa oleh tenaga medis (dokter), diharapkan tetap menggunakan obat yang disarankan oleh dokter.

Ramuan dalam FROTI ini digunakan sebagai pelengkap pengobatan jika digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional setelah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada tenaga medis (dokter). Penggunaan ramuan secara rasional dan sesuai petunjuk pemakaian, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

 

UNDUH DISINI

Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan. Pemantauan ini memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. PSG tahun 2017 telah dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pelaksanaan PSG bertujuan untuk mengawal upaya perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif dan efisien, melalui pemantauan perubahan status gizi maupun kinerja program dari waktu ke waktu, sehingga dapat menetapkan upaya tindakan tepat waktu, perubahan formulasi kebijakan dan perencanaan program. Pada PSG 2017, dilakukan juga Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) untuk balita.

Hasil akhir PSG tahun 2017 ini disajikan dalam bentuk buku saku dan laporan lengkap. Buku saku PSG memberikan gambaran tentang status gizi balita yang disajikan menurut indeks BB/U, TB/U dan BB/TB dalam bentuk grafik dan narasi singkat.

 

UNDUH DISINI

 

Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan serta menjadi kewajiban asasi bagi kita semua terutama para pimpinan/penentu kebijakan di tempat tersebut untuk mewujudkannya.

Pedoman ini merupakan pedoman umum tentang perlunya Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana cara mengembangkannya di beberapa tatanan serta sekaligus sebagai langkah advokasi untuk memperoleh komitmen yang tinggi dalam mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok. Buku Pedoman Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan pengembangan dari Buku Panduan Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok yang telah diterbitkan oleh Pusat Promosi Kesehatan pada tahun 2006.

Ruang Lingkup

  • Pendahuluan
  • Masalah, Fakta dan Data Tentang Rokok
  • Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
  • Pengertian
  • Landasan Hukum
  • Tujuan, Sasaran dan Manfaat
  • Langkah-Langkah Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
  • Indikator Kawasan Tanpa Rokok
  • Kisah Sukses Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok

 

Unduh Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Disini

 

Sumber : Promkes Kemenkes RI

***

[ Informasi Kesehatan Masyarakat | Promosi Kesehatan | motion for HEALTH ]

Buku “Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan: Panduan Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas”

Buku ini berisikan informasi mengenai kegiatan serta langkah- langkah promosi kesehatan yang dapat diaplikasikan di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Fakta menunjukkan, bahwa munculnya DBK di 10 provinsi di Indonesia umumnya disebabkan oleh adanya kesenjangan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan yang diukur dengan menggunakan 24 indikator dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Screen Shot 2017-05-12 at 3.41.52 PM

 

Apabila indikator-indikator tersebut kita cermati, ternyata berbagai kendala yang dijumpai di DBK pada umumnya berkaitan erat dengan faktor perilaku masyarakat. Oleh karena itu penanganan dan intervensi yang dilakukan harus menggunakan prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki.

Buku ini dapat menjadi bahan pegangan yang mudah diaplikasikan oleh petugas kesehatan dalam mengemban tugas mulia untuk mengentaskan Daerah Bermasalah Kesehatan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan inovatif yang mampu mendorong peningkatan IPKM.
Daftar Isi
  • Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
  • Daerah Bermasalah Kesehatan
  • Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
  • Sasaran Promosi Kesehatan
  • Strategi Promosi Kesehatan
  • Pelaksana Promosi Kesehatan
  • Langkah-langkah Promosi Kesehatan di Puskesmas
  • Langkah-langkah Promosi Kesehatan di Masyarakat

Screen Shot 2017-05-12 at 3.42.19 PM

Unduh Buku “Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan: Panduan Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas” Disini

Sumber : Kementerian Kesehatan RI

 

[ Informasi Kesehatan Masyarakat | Media Promosi Kesehatan | motion for HEALTH ]